 |
| foto : www.ptotoday.com |
Pilkada serentak tahun ini menjadi gambaran kekuatan politik parpol untuk menyusun strategi pada pilpres tahun 2019 yang akan datang. Calon dari partai mana yang menang akan menjadi referensi bagi parpol bersangkutan untuk memetakan langkah-langkah politis parpol dalam berkoalisi.
Suhu politik yang memanas setahun terakhir ini menyebabkan semua orang tertarik bicara tentang politik. Yang dibicarakan tidak hanya seputar siapa cagub atau cawalkot pilihanmu, tetapi juga partai mana saja yang berkoalisi dan berpeluang menang di Pilpres 2019. Di topik bahasan ini, Mak Umi memfokuskan pada cara kritis kita sebagai warga negara dalam memilih pemimpinnya.
Pemimpin yang dimaksud tentu tidak hanya presiden dan wakil presiden, tetapi juga gubernur, wali kota, bahkan ketua RT. Sebagai warga negara, kita harus cermat memilih sosok yang tepat. Ia harus amanah, cerdas, bersih, dan prorakyat. Itu kriteria sederhana yang saya ajukan sebagai warga negara.
Sebenarnya, jujur, saya agak apatis dengan kondisi politik negeri ini. Siapa pun pemimpinnya, ia takpernah bisa bebas dari titipan kepentingan partai politik yang mengusungnya. Hal ini memang suatu keniscayaan karena takada ketulusan dalam berpolitik. Politik takpernah bebas nilai. Pasti ada mekanisme balas budi jika tujuan terpenuhi. Ini yang lazim terjadi di dunia politik dan kita harus menerima itu.
Namun, seiring berjalannya waktu, kelaziman itu kok lama-lama menjadi pemandangan yang memuakkan bagi saya. Praktik balas budi kemudian berkembang menjadi praktik bagi-bagi kekuasaan. "Saya berjasa lho dalam kemenangan Anda. Jangan lupa posisi untuk saya."
Sebagai warga negara yang tak berdaya, saya hanya bisa geram setiap membaca berita atau mendengar kabar dari kawan-kawan jurnalis tepercaya tentang bunglon-bunglon politik di negeri ini. Saya takbisa protes langsung pada para petinggi partai pembuat keputusan. Yang bisa saya lakukan adalah lebih cermat mengenali orang-orang partai yang mencalonkan diri dalam bursa pilkada. Saya mempelajari rekam jejak mereka beserta program-program kerja yang ditawarkan.
Semakin saya mengkaji rekam jejak para calon, semakin saya tidak menemukan sosok yang pas di hati memimpin kota dan provinsi tempat saya berdomisili. Sebenarnya ada sih calon yang sedikit mengena di hati. Namun, setelah ditimbang berulang kali, kembali mengkaji rekam jejak mereka, hati saya menolaknya. Anyway, memang tidak ada yang sempurna. Mencari sosok pemimpin seperti Umar Bin Khattab di zaman sekarang ini kok rasanya seperti mencari jarum dalam jerami.
Harapan saya tidak muluk-muluk sebenarnya. Saya hanya ingin pemimpin yang bersih dari korupsi; punya sikap, dan berani membela kepentingan rakyat. Abstrak? Tidak. Susi Pudjiastuti memenuhi tiga kriteria itu di mata saya. Entah di mata yang lain. Biasanya sih yang punya sikap dan berani membela kepentingan rakyat adalah mereka yang nonpartai. Sementara, di negeri ini, jalan terlalu terjal tanpa bendera parpol. Ahok yang pede punya banyak pendukung saja akhirnya harus maju di bawah bendera PDI. Terlebih dengan aturan ambang 20% untuk mencalonkan presiden. Parpol-parpol makin giat sikut kanan kiri berkoalisi demi kekuasaan.
Akhirnya, di detik-detik terakhir pencoblosan, saya memilih tidak memilih. Meskipun mungkin suara saya dimanfaatkan pihak-pihak tak bertanggung jawab, biarlah. Saya pun takpeduli jika dinilai tak bertanggung jawab karena tidak berpartisipasi dalam menentukan nasib Bandung dan Jawa Barat lima tahun ke depan. Saya tidak ingin asal memilih atau malah mencoblos semua gambar di bilik suara. Lagi pula, memilih atau tidak memilih, proses demokrasi tetap berjalan.
Sama halnya dengan saling menghargai perbedaan pilihan politik, yang memilih dalam pilkada dan pileg, serta pilpres kelak harus juga menghargai mereka yang tidak memilih. Hal mahapenting dari kondisi ini adalah tidak saling menghasut dan tidak saling menghakimi. Mari saling menghargai demi Indonesia yang kita cintai.
